Wamena, 19 November 2025 — Kejaksaan Negeri Jayawijaya melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Papua Pegunungan dengan melaksanakan Ekspose Pendampingan Pekerjaan Pengembangan Bandara Tiom Tahun 2025.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Bapak Sunandar Pramono, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Tiom, Stevanus Panehas Jenusi. Turut hadir pula pejabat struktural Kejaksaan Negeri Jayawijaya, yaitu:

• Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Ibu Margrith Ellains Duwiri, S.H.
• Kepala Seksi Intelijen, Bapak Boston Robert Marganda Siahaan, S.H.
• Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Ibu Sarah Emelia Claudia Bukorsyom, S.H.
• Kepala Sub Bagian Pembinaan, Bapak Yeyen Erwino, S.H.
  beserta para Jaksa Kejaksaan Negeri Jayawijaya.

Pelaksanaan ekspose pendampingan ini merupakan langkah strategis Kejaksaan dalam memberikan asistensi hukum kepada UPBU Tiom guna memastikan seluruh tahapan pembangunan Bandara Tiom berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan dilakukan untuk memperkuat aspek akuntabilitas, mencegah potensi penyimpangan, serta memastikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi tepat mutu dan tepat waktu.

Dalam arahannya, Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya menegaskan bahwa keberadaan Bandara Tiom sangat penting bagi konektivitas masyarakat Kabupaten Lanny Jaya. Dengan kondisi geografis pegunungan yang menantang, transportasi udara menjadi jalur utama bagi pelayanan publik, distribusi logistik, dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan bandara harus dikawal dengan baik agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan dan UPBU Tiom melakukan diskusi konstruktif terkait hambatan teknis, administrasi, serta potensi risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Pendampingan semacam ini menjadi bentuk nyata peran Datun dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan yang bersih dari potensi permasalahan hukum.

Kejaksaan Negeri Jayawijaya berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menjaga kelancaran pembangunan strategis pemerintah, memastikan setiap proyek dapat berjalan profesional, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua Pegunungan.