Wamena, 11 November 2025 – Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin, S.H., M.H., bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) strategis dalam rangka memperkuat sinergi penegakan hukum dan pembangunan daerah.

Penandatanganan berlangsung di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Selasa (11/11/2025), dihadiri oleh para pejabat Kejati Papua, perwakilan pemerintah kabupaten se-Papua Pegunungan, serta instansi terkait.

Adapun kesepakatan yang ditandatangani meliputi MoU Pengawalan dan Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa, Kerja Sama Sinergi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Komitmen Bersama Penyerahan Tanah Hibah untuk Pembangunan Kantor Kejati Papua, serta Nota Kesepahaman Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana.

Dalam sambutan Gubernur Papua Pegunungan yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Wasuok Demianus Siep, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Papua atas inisiatif memperkuat kerja sama lintas sektor.

“Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat mengapresiasi langkah Kejati Papua dalam mempercepat pembangunan fisik dan penguatan kelembagaan hukum serta koperasi di daerah. Ini langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” ujar Wasuok membacakan sambutan Gubernur John Tabo.

Ia menambahkan bahwa penyerahan tanah hibah untuk pembangunan kantor kejaksaan merupakan simbol dukungan pemerintah daerah terhadap optimalisasi pelayanan hukum di wilayah pegunungan.

“Dengan adanya fasilitas yang memadai, diharapkan pelayanan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan komitmen bersama untuk mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

“Sinergi antara penegakan hukum dan pembangunan ekonomi rakyat harus berjalan beriringan untuk mewujudkan Papua Pegunungan yang aman, sejahtera, dan bermartabat,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin, S.H., M.H., menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremoni administratif, tetapi wujud nyata komitmen antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

Kajati Hendrizal menjelaskan bahwa MoU tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kejaksaan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, terutama dalam aspek reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan pembangunan ekonomi desa.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi dan para bupati yang telah berkomitmen menyediakan lahan untuk pembangunan kantor kejaksaan negeri di kabupaten masing-masing.

“Dengan adanya kejaksaan negeri di setiap kabupaten, pengawasan dana desa dan pendampingan pemerintah daerah akan lebih optimal. Saat ini baru ada satu kejaksaan negeri untuk delapan kabupaten di Papua Pegunungan. Ini tentu perlu segera ditingkatkan,” jelasnya.

Kajati turut menyoroti pentingnya penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi ini dapat menjadi wadah pemberdayaan UMKM dan rumah produksi masyarakat di wilayah pegunungan.

“Koperasi ini diharapkan menjadi pusat pemasaran produk lokal dan akses permodalan bagi masyarakat. Ini program yang harus kita dukung bersama,” pungkas Hendrizal.