Wamena, 10 Desember 2025 – Kejaksaan Negeri Jayawijaya mengikuti kegiatan Zoom Kick Off Pelaksanaan Forum Kepatuhan dan Monitoring Evaluasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Republik Indonesia, serta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Di Kejaksaan Negeri Jayawijaya, kegiatan diikuti oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Ibu Margrith Ellains Duwiri, S.H., bersama Staf Datun, Daniel Armando Weyasu, S.H. dan Gerson Kaudu.

Acara dibuka oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pelaksanaan Forum Kepatuhan dan Monitoring Evaluasi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja terhadap penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan. Ia menyampaikan bahwa forum ini berperan penting untuk mendorong sinergi antarinstansi dalam upaya memastikan seluruh pekerja terlindungi melalui program BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi dan komunikasi yang baik, menurut Direktur, merupakan kunci dalam memperbaiki kualitas pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, dalam arahannya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., menyampaikan dukungan penuh dari Kejaksaan Agung RI terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurut JAMDATUN, partisipasi aktif kejaksaan dalam forum ini merupakan wujud nyata komitmen untuk memberikan dukungan hukum dan kebijakan dalam rangka memperkuat kepatuhan, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan jaminan sosial. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan RI mendukung upaya pemberian perlindungan hukum yang kuat bagi peserta jaminan sosial baik pekerja formal maupun pekerja rentan sehingga penyelenggaraan program dapat berjalan efektif, adil, dan akuntabel.

Kegiatan Zoom ini menghadirkan sesi dialog interaktif antara narasumber dan peserta dari berbagai wilayah. Diskusi tertuju pada strategi monitoring, evaluasi kepatuhan pemberi kerja, serta peran kejaksaan dalam memberikan dukungan hukum terkait pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, yang merupakan bagian dari upaya perlindungan tenaga kerja dan pemenuhan hak-hak peserta. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendorong koordinasi lintas lembaga dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban BPJS, termasuk mendorong pemberi kerja untuk melindungi pekerjanya melalui program jaminan sosial yang berlaku.

Forum Kepatuhan dan Monitoring Evaluasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi momentum penting dalam rangka memperkuat sinergi pemerintahan, penegak hukum, dan penyelenggara jaminan sosial untuk melindungi kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.